Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, Minta Dinas Perhubungan Tinjau Kembali Rencana Transportasi Publik

 


Wacana Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram untuk menghadirkan transportasi publik di daerah ini, menghadirkan tanggapan dari wakil ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag. “yang pertama, terkait dengan rencana itu memang perlu ada studi dan analisa yang matang dan tepat”.

  Seperti diketahui, Dishub Kota Mataram membuat wacana transportasi publik untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Akan tetapi menurut Istiningsih, penyediaan transportasi publik di kota mataram harus mempertimbangkan berbagai macam faktor secara tepat.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan studi kelayakan yang kompherensif agar tidak terjadi kegagalan seperti pengalaman sebelumnya.  Tentu studi kelayakan dan analisis yang tepat sangat diperlukan agar sistem transportasi tidak hanya sekedar tersedia, namun dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat .

Masalah kemacetan yang sudah mulai terasas di beberapa jalur utama, terutama pada jam-jam yang sibuk pagi, siang, dan sore, menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan transportasi umum. Namun, politisi dari PKS ini mengingatkan pemerintah untuk jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa adanya studi dan analisa yang tepat, tentunya juga pemerintah jangan terlalu terburu-buru tanpa memahami sepenuhnya kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi tersebut.

Dikatakan politisi PKS ini yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, jalur yang akan digunakan oleh transportasi umum semacam busway, harus dirancang dengan cermat. Faktor jarak, kenyamanan,dan kemudahan akses harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat tidak merasa lebih efisien dalam menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Kendaraan yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas jalur yang ada, mengingat sebagian ruas jalan di kota mataram ini tidak terlalu lebar.

Selain itu, sambung dari mantan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, solusi untuk mengurai kemacetan yang ada tidak hanya tidak hanya bergantung pada adanya transportasi publik. Pemecahan kemacetan juga bisa dilakukan dengan cara lain. Seperti pengaturan jalur lalu lintas atau dengan sistem lainnya seperti yang diterapkan di kota-kota lainnya.

Anngota dewan daerah pemilihan Ampenan ini meminta Pemerintah untuk belajar dari pengalaman sebelumnya agar proyek transportasi umum yang akan datang tidak mengalami kegagalan . Oleh karena itu, studi kelayakan menjadi langkah sangat penting yang perlu dilakukan sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.

Posting Komentar